konversi hutan ke kebun sawit

persaingan dalam dunia usaha sudah semakin sengit, hal ini dikarenakan iklim yang sudah semakin panas, diantaranya karena naiknya harga minyak dunia, harga pangan dan inflasi diberbagai tempat, harga minyak yang melambung menyebakan sumber energi alternatif mulai dilirik seperti bioetanol, dan biofuel,

Indonesia merupakan target utama para investor dalam menanakan modalnya dibidang persawitan, mulai maraklah pembukaan hutan diberbagai pulau, seperti di sumatera, kalimantan, dan mungkin akan mermbah sampai papua,

apa dampaknya dengan ekologis dan kesinambungan dengan masyarakat adat?

bernarkah perluasan lahan akan memaksimalkan nilai produksi?

Berdasarkan data rona lingkungan unri, empat das
> yakni kmpar, indragiri, rokan dan siak secara normal
> dulu terjadi siklus banjir besar lima tahun sekali,
> sekarang sejak tahun 2000 hingga 2004 banjir menjadi langganan tiap tahun.
> Tidak adanya pepohonan yang mampu mempertahankan
> kandungan air dalam tanah. perkembangan perkebunan
> kelapa sawit yang pesat sama sekali tidak menolong
> karena tumbuhan berakar serabut ini tidak dapat
> mengikat air, bahkan tumbuhan ini tergolong rakus
> dimana mempunyai kemampuan menyerap 12 liter per batang per hari.

Nomor : 167/WL-DED/XI/2004
> Lampiran : berkas dan document
>
>
>
> Kepada Yth,
> Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia
> di-
> Jakarta
>
>
>
> Perihal : Penolakan Pemberian Ijin Pelepasan
> Kawasan Hutan untuk Perkebunan Sawit
> Di Kalimantan Tengah
>
>
>
> Dengan hormat,
>
> Pertama kami sampaikan harapan agar kita semua mendapatkan anugerah,
> perlindungan dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita
> masing-masing. Selanjutnya kami juga menyampaikan ucapan selamat atas
> dilantiknya bapak sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang baru
> dalam Kabinet Indonesia Bersatu.
>
> Bersama surat ini kami menyampaikan pendapat dan pandangan serta sikap
> mengenai rencana konversi hutan untuk usaha perkebunan yang diberikan oleh
> Bupati Kabupaten Seruyan dan Gubernur Kalimantan Tengah kepada 3 [tiga]
> perusahaan perkebunan sawit, yaitu : PT. Kharisma Unggul Centratama
> Cemerlang [PT. KUCC] seluas 18.000 ha, PT. Graha Indosawit Andal Tunggal
> [PT. GIAT] seluas 12.310 Ha dan PT. Borneo Eka Sawit Tangguh [PT. BEST]
> seluas 12.370 ha.
>
> Perlu kami sampaikan bahwa ketiga ijin prinsip yang diberikan Gubernur
> Kalimantan Tengah dan Peta Arahan lokasi melalui suratnya tanggal 6 Juli
> 2004 no. 525.26/830/EK Perihal Persetujuan Prinsip Perubahan Status
Kawasan,
> berdasarkan penelitian dan pengecekan kami dilapangan diketahui bahwa ±
> 16.177 ha dari total keseluruhan rencana lokasi 3 perusahaan tersebut
masuk
> dalam kawasan Taman Nasional Tanjung Puting [TNTP] di wilayah Timur
> Tenggara. Selebihnya, lokasi yang diarahkan oleh Pemda Kalteng dan Pemda
> Kabupaten Seruyan tersebut berada dalam areal hutan produksi, yaitu pada
eks
> HPH PT. Bina Samaktha dan Eks HPH. PT. Mulung Basidi di DAS Seruyan.
>
> Beberapa informasi lain dapat kami sampaikan ;
>
> 1. Bahwa bermodalkan surat keputusan Bupati Seruyan dan ijin prinsip
bersama
> Arahan Lokasi yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah No.
> 525.26/830/EK tanggal 6 Juli 2004, salah satu perusahaan, yaitu PT. KUCC
> telah melakukan perambahan dan pembukaan areal dan membangun jalan utama
> sepanjang 6,4 km yang sebagiannya berada dalam areal TNTP. Pembukaan ini
> menurut kami melanggar ketentuan mengenai pelepasan kawasan hutan, dimana
> dalam hal ini jelas tidak ada ijin pelepasan kawasan hutan yang diberikan
> oleh Menteri Kehutanan terhadap hutan produksi, apalagi terhadap TNTP.
> Perusahaan juga dipastikan tidak mempunyai dokumen AMDAL untuk membuka
areal
> dimaksud. [peta terlampir]
>
> 2. Bahwa Gubernur Kalimantan Tengah telah menyalahi Perda RTRWP Kalimantan
> Tengah yang sesungguhnya tidak memberikan ruang untuk dibukanya kawasan
> hutan untuk perkebunan, karena hanya pada kawasan pengembangan produksi
saja
> perkebunan dapat diberikan. Disamping itu juga ijin prinsip yang
diberikan
> Gubernur melalui surat no. 525.26/830/EK tanggal 6 Juli 2004 bertolak
> belakang dengan suratnya terdahulu no. 522.21/1574/EK tanggal 10 Nopember
> 2003 yang menyatakan tidak ada pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan
> [surat dan salinannya terlampir]
>
> 3. Bahwa berdasarkan hasil tinjauan lapang kami bersama dengan DPRD
Kalteng,
> Balai TNTP, DPRD Seruyan, Pemda Seruyan dan Pemda Kalteng pada tanggal
26-29
> Oktober 2004 lalu, disepakati bahwa memang pembukaan areal oleh PT. KUCC
> adalah illegal, oleh karenanya harus dihentikan.
>
> 4. Bahwa untuk dapat diberikan ijin pelepasan hutan [konversi], salah satu
> syaratnya adalah tersedianya areal pencadangan pengganti, berupa Kawasan
> Pengembangan Produksi atau Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya,
> sehingga luasan kawasan hutan dalam satu kesatuan unit tetap proporsional.
> Tetapi dalam hal ini Pemda Seruyan dan Pemda Kalteng tidak dapat memenuhi
> syarat tersebut akibat tidak tersedianya KPP atau KKPL yang dapat dirubah
> fungsinya menjadi hutan.
>
> 5. Bahwa kawasan yang akan dijadikan sebagai areal perkebunan sawit, yang
> berada diluar TNTP dan masuk kedalam HP seyogyanya tetap difungsikan
sebagai
> hutan atau ditingkatkan fungsinya sebagai penyangga TNTP disamping juga
> sebagai penyangga sepadan sungai Seruyan.
>
> 6. Bahwa apabila pembukaan perkebunan tetap dilaksanakan dan ijin
diberikan,
> maka dapat dipastikan eksistensi TNTP akan sangat terancam dengan semakin
> terbukanya akses menuju kawasan, menggilanya penjarahan kayu [illegal
> logging] akibat adanya jalan dan blok perkebunan sawit.
>
> Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami menyampaikan
permintaan
> agar Menteri Kehutanan tidak memberikan ijin pelepasan kawasan hutan
> [konversi] pada areal yang dimohonkan.
>
> Demikian surat ini kami sampaikan, dengan harapan mendapat perhatian dan
> keseriusan.
>
> Palangkaraya, 2 Nopember 2004
>
> Walhi Kalimantan Tengah,
>
>
>
>
> Nordin
> Direktur Eksekutif
>
>
>
>
> Tembusan disampaikan kepada :
>
> 1. Yth. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
> 2. Yth. Kepala BPN Pusat di Jakarta
> 3. Yth. Direktur Eksekutif WALHI Nasional di Jakarta
> 4. Yth. Koordinator Nasional Sawit Watch di Bogor
> 5. Yth. Ketua DPRD Kalimantan Tengah
> 6. Yth. Kadishut Propinsi Kalteng di Palangkaraya
> 7. Yth. Kadisbun Propinsi Kalteng di Palangkaraya
> 8. Yth. Kepala BPN Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
> 9. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Seruyan
> 10. Yth. Pimpinan Media Massa Lokal, Nasional dan Internasional
> 11. Yth. Jaringan NGO Lingkungan [lokal, nasional dan internasional]
> 12. File pertinggal
>
> [[[[[ walhi kalimantan tengah ]]]]]
> Jl. Gemini No. 91 Komp. Amaco Palangkaraya
> 73112 Kalimantan Tengah – Indonesia
> Phone : +62 [536] 22882, Fax : +62 [536] 38382

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: